Pemberdayaan UMKM Melalui Pendirian Perusahaan Daerah e-Commerce di Pemerintahan Kabupaten/Kota

Pemberdayaan UMKM Melalui Pendirian Perusahaan Daerah e-Commerce di Pemerintahan Kabupaten/Kota

 

Tulisan ini bisa ditemukan juga di:

https://scimag.unud.ac.id/posts/pemberdayaan-umkm-melalui-pendirian-perusahaan-daerah-e-commerce-di-pemerintahan-kabupaten-kota

 

Pendahuluan

e-Commerce adalah aktivitas jual beli barang atau jasa secara online. Banyak perusahaan yang selain membuka toko fisik, juga membuka toko online dengan cara membuat website e-commerce sendiri atau bergabung dengan platform e-commerce yang telah ada seperti Tokopedia atau Bukalapak. Di era globalisasi saat ini, e-commerce sudah menjadi andalan untuk memperdagangkan produk ke luar daerah, bahkan sampai ke luar negeri.  Bisa jadi nilai penjualan yang didapatkan dari e-commerce jauh lebih besar dibandingkan dengan penjualan di toko fisik.

Saat ini e-commerce masih dikuasai oleh pedagang-pedagang besar. Sangat sedikit para pelaku UMKM di suatu daerah yang mau membuka toko online padahal mereka memiliki produk yang berkualitas bagus dengan keunikan yang khas. Potensi besar UMKM di kancah e-commerce terhambat karena pemiliknya kurang pengetahuan dalam teknologi, kurang mampu mengemas produknya sendiri, dan kurang fokus dalam pengelolaan toko online. Dengan demikian, dibutuhkan sebuah organisasi yang akan menjadi penghubung antara UMKM dengan pasar digital. Organisasi ini diusulkan berbentuk perusahaan daerah dengan tujuan agar pengelolaannya secara profesional dan bisa bersinergi langsung dengan program-program pemberdayaan UMKM dari pemerintah daerah.

 

Uraian Isi

Perusahaan Daerah (PD) e-Commerce, nama organisasi yang diusulkan, merupakan perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah untuk menyerap produk-produk unik dan khas yang diproduksi oleh UMKM setempat untuk diperdagangkan secara digital ke luar daerah dan mancanegara. Perusahaan ini memiliki sejumlah karyawan yang akan turun langsung ke sentra-sentra produksi UMKM untuk mencatat, mengambil gambar, dan mengamati karakteristik dari setiap produk yang dihasilkan. Karyawan tersebut akan mengunggah hasil pendataannya yang berupa deskripsi produk yang menarik minat pembeli dan foto-foto produk yang berkualitas bagus ke platform e-commerce yang dikembangkan oleh perusahaan. Dengan demikian, pelaku UMKM tidak perlu bersentuhan dengan teknologi informasi, tidak perlu mengemas produknya, dan tidak perlu mengelola toko online karena hal-hal tersebut sudah ditangani secara profesional oleh PD e-Commerce.

Skema bisnis yang diusung oleh PD e-Commerce adalah bagi untung. Misalnya ketika produknya terjual, PD e-Commerce mendapatkan komisi 20%, sisanya 80% untuk UMKM. Di skema bisnis ini, perusahaan bertindak aktif, dimana ketika terjadi transaksi di platform e-commerce, karyawan perusahaan yang akan mendatangi UMKM untuk mengambil produk, kemudian mengemasnya (packaging) sesuai standar perusahaan, dan membawanya ke kurir pengiriman. Dengan demikian, pembeli akan mendapatkan pelayanan yang cepat dan produk yang terkemas dengan rapi dengan brand perusahaan. UMKM skala mikro dan baru berkembang akan sangat terbantu dengan skema bisnis ini.

Tantangan besar untuk pemerintah adalah permodalan yang cukup besar untuk mendirikan PD e-Commerce dan keuntungan yang cukup kecil periode awal. Modal yang dibutuhkan akan dipergunakan untuk pengembangan platform e-commerce, perekrutan karyawan yang profesional, dan pemasaran situs e-commerce yang dibangun. Kabar baiknya, untuk mengembangkan platform e-commerce dengan biaya yang terjangkau, PD e-Commerce bisa memanfaatkan aplikasi e-commerce open source seperti WooCommerce, Prestashop, atau Opencart.

 

Kesimpulan

Pemberdayaan UMKM telah menjadi program prioritas pemerintah agar geliat ekonomi semakin kencang di daerah. Dengan mendirikan perusahaan daerah e-commerce, pemerintah bisa membantu mengembangkan penjualan UMKM, khususnya yang baru tumbuh dan berkembang, tanpa merepotkan mereka.

Comments

comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*